Advertisement
Blokir Ponsel BM Lewat IMEI
Asosiasi
Ponsel Seluruh Indonesia belum lama ini berpendapat operator di
indonesia agar ikut berperan ikut serta menekan peredaran ponsel ilegal
BM(black market) di Indonesia dengan melacak kode mobile equipment
identity (IMEI). Namun, operator telekomunikasi Indosat tidak sepakat
dengan usul tersebut.
 |
| NOKIA |
Alexander
Rusli Presiden Direktur dan CEO Indosat berpendapat, IMEI saat ini
bukan lagi serangkaian nomor yang unik untuk setiap produk. Karena,
kerap ditemukan kecurangan di mana satu rangkaian IMEI digunakan untuk
beberapa ponsel.
“Nomer IMEI tidak
bisa jadi dasar untuk menekan perangkat ilegal, karena banyak perangkat
dengan IMEI kembar. Dan IMEI kembar itu belum tentu di perangkat ilegal
saja,” kata Alexander usai jumpa pers di Jakarta,di kutip dari
Kompas.com
Lagi pula, masih menurut
Alexander, memblokir layanan seluler dan internet pada ponsel yang
IMEI-nya tidak terdaftar di Indonesia, akan menyulitkan turis yang
datang ke sini. “Kasihan mereka kalau mau komunikasi harus daftar IMEI
dulu,” lanjutnya.
Alexander
berpendapat, kunci utama menekan angka ponsel ilegal ada pada aparat
yang bertugas mensertifikasi ponsel impor ke Indonesia, dalam hal ini
Direktorat Jenderal Sumberdaya dan Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI)
Kementerian Komunikasi dan Informatika.
Usul
agar operator telekomunikasi turut mengontrol peredaran ponsel ilegal
melalui IMEI ini muncul setelah Kementerian Peridustrian dan Kementerian
Perdagangan berencana mengenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
(PPnBM) pada produk ponsel.
APSI
khawatir aturan itu akan membuat harga ponsel impor menjadi tambah mahal
dan meningkatkan peredaran ponsel impor ilegal ke Indonesia.
Ketua
APSI Hasan Aula memprediksi, peredaran ponsel impor ilegal di Indonesia
akan meningkat 50 persen karena harga ponsel impor resmi bakal naik dan
konsumen harus menanggung kenaikan harga tersebut. “Ini akan membuat
importir resmi tidak dapat bersaing dengan pemain black market,” kata
Hasan.
Hasan melanjutkan, jika ponsel
impor ilegal ini lebih diminati masyarakat, pemerintah akan kehilangan
pajak dari sektor industri ponsel. APSI memproyeksi, pemerintah bakal
kehilangan pemasukan PPN sekitar Rp 5 triliun. Masih menurut data APSI,
transaksi industri ponsel di Indonesia berkisar Rp 50 triliun dalam
setahun.
Pemerintah menargetkan
besarnya pungutan dan penerapan PPnBM ponsel akan diputuskan sebelum
pergantian kabinet baru. Tujuannya, memberi kesempatan produsen ponsel
lokal untuk mempercepat pertumbuhannya dan menekan angka impor ponsel.
Sumber
kompas.com
Advertisement
Judul : Berita: Jangan Blokir Ponsel BM Lewat IMEI Karna Banyak Nomer IMEI Ganda
Descripsi : Blokir Ponsel BM Lewat IMEI Asosiasi Ponsel Seluruh Indonesia belum lama ini berpendapat operator di indonesia agar ikut berperan ikut...